Kewenangan Bidan

Kewenangan bidan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang bidan diatur dalam permenkes 1464 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Kewwenangan bidan menurut permenkes 1464 tahun 2010 meliputi kewenangan bidan normal ( kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan anak, kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana ), kewenangan bidan untuk menjalankan program pemerintah, kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter.

Kewenangan normal merupakan kewenangan yang dimiliki oleh setiap bidan. Kewenangan bidan untuk menjalankan program pemerintah merupakan kewenangan khusus bagi bidan yang bekerja untuk pemerintah dalam mensukseskan program pemerintah tersebut. Sedangkan kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter merupakan kewenangan bidan tambahan yang diberikan apabila bidan tersebut memberikan pelayanan pada daerah yang tidak memiliki dokter. Namun kewenangan tersebut akan dicabut apabila dalam daerah tersebut sudah terdapat dokter. Kewenangan bidan tersebut harus dihormati oleh petugas kesehatan yang lain.



kewenangan bidan
Alat Kebidanan Gunting Episotomi

Kewenangan Bidan dalam Praktik Kebidanan Menurut Permenkes 1464 Tahun 2010

Kewenangan bidan dalam melakukan praktik kebidanan diatur oleh permenkes 1464 tahun 2010 khususnya pada pasal 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 20. Pasal 6 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : Bidan hanya dapat menjalankan Praktik dan atau kerja paling banyak di satu tempat kerja dan satu tempat praktik.

Pasal 9 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : pelayanan yang dapat diberikan oleh bidan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi pelayanan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 10 ayat 1 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : pelayanan kesehatan ibu meliputi; pelayanan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan. Pasal 10 ayat 2 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : pelayanan kesehatan ibu yang meliputi; pelayanan konseling pada masa pra hamil, pelayanan antenatal pada kehamilan normal, pelayanan persalinan normal, pelayanan ibu nifas normal, pelayanan ibu menyusui, dan pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan. Pasal 10 ayat 3 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : bidan berwenang untuk melakukan episiotomi, penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II, penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan perujukan, pemberian tablet Fe pada ibu hamil, pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas, bimbingan IMD dan promosi ASI eksklusif, pemberian uterotonika pada MAK 3 dan post partum, penyuluhan dan konseling, bimbingan pada kelompok ibu hamil, pemberian surat keterangan kematian, dan pemberian surat keterangan cuti bersalin

Pasal 11 ayat 1 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : pelayanan kesehatan anak diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah. Pasal 11 ayat 2 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : Bidan berwenang untuk:
  1. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini, injeksi vitamin K1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal ( 0 – 28 hari ), dan perawatan tali pusat.
  2. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
  3. Penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan perujukan
  4. Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah
  5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah
  6. Pemberian konseling dan penyuluhan
  7. Pemberian surat keterangan kelahiran,
  8. Pemberian surat keterangan kematian

Pasal 12 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : Bidan berwenang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana meliputi memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dan memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom.

Pasal 13 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : Bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang untuk;
  1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit
  2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan di bawah supervisi dokter
  3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan
  4. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan.
  5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah.
  6. Melaksanakan pelayanan bidan komunitas
  7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual ( IMS ) termasuk pemberian kondom dan penyakit lainnya.
  8. Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya ( NAPZA ) melalui informasi dan edukasi
  9. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program pemerintah
  10. Pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap infeksi menular seksua ( IMS ) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan NAPZA hanya dapat dilakukan oleh bidan yang dilatih untuk itu.

Pasal 14 ayat 1 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : Bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 15 ayat 1 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota menugaskan bidan praktik mandiri tertentu untuk melaksanakan program pemerintah
Pasal 15 ayat 2 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : bidan praktik mandiri yang ditugaskan sebagai pelaksana program pemerintah berhak atas pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota.

Pasal 16 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : pada daerah yang belum memiliki dokter, pemerintah dan pemerintah daerah harus menempatkan bidan dengan pendidikan Diploma III kebidanan, apabila tidak terdapat tenaga Bidan dengan pendidikan D III kebidanan, pemerinta dan pemerintah daerah dapat menempatkan bidan yang telah mengikuti pelatihan, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memiliki dokter.
Pasal 20 menerangkan kewenangan bidan yang berbunyi : Bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan yang ditujukan ke puskesmas wilayah tempat praktik, kecuali bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

Informasi harga alat praktek kebidanan seperti tensimeter bisa dilihat disini.




Oleh : Bidan Rina Widyawati

Sumber :
  • kesehatanibu.depkes.go.id



space iklan


Terima kasih untuk Like/comment FB :