Kasus Malpraktek Bidan

Kasus malpraktek bidan merupakan kasus yang terjadi sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh bidan. Kelalaian tersebut dapat saja terjadi mengingat bahwa bidan juga merupakan manusia yang tidak sempurna. Kasus malpraktek bidan yang pernah terjadi ialah kasus aborsi. Aborsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menggugurkan kandungan. Aborsi ini dapat dilakukan baik dengan tindakan medis maupun non medis. Kasus malpraktek bidan yang pernah terjadi ialah bidan melakukan aborsi. Hal ini merupakan kasus malpraktek bidan yang mencoreng nama baik profesi bidan. Padahal telah jelas dalam aturan bahwa bidan sangat tidak berwenang dalam melakukan tindakan aborsi. Apalagi bila tindakan aborsi tersebut dilakukan bukan berdasarkan indikasi medis. Selain itu tindakan aborsi bukan merupakan kompetensi dari seorang bidan.
 
Kasus malpraktek bidan dalam kasus aborsi dapat terjadi sebagai akibat dari kurangnya penghayatan terhadap filosofi, kode etik dan aspek legal kebidanan dalam prakteknya sehari-hari. Kasus malpraktek bidan dalam kasus aborsi ini juga terjadi karena kurangnya keimanan yang dimiliki oleh bidan tersebut. Kasus malpraktik bidan apalagi sampai mengakibatkan suatu kematian dapat dituntut dengan hukuman yang berat. Hukuman tersebut dapat meliputi pencabutan izin praktek, denda, bahkan kurungan atau penjara.



kasus malpraktek bidan
Alat Kebidanan Gunting Episotomi


Sebenarnya telah jelas diatur bahwa apabila seorang bidan melakukan kasus malpraktek bidan seperti aborsi, maka bidan tersebut berisiko untuk dicabut izin praktiknya, denda dan kurungan atau penjara. Sudah jelas pula kasus malpraktek bidan dalam kasus aborsi apabila dilakukan maka bidan tersebut berisiko untuk terjerat sanksi pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Sanksi tersebut bersumber dari undang-undang kesehatan.

Sanksi untuk Kasus Malpraktek Bidan Aborsi menurut KUHP

Selain undang-undang kesehatan, sanksi kasus malpraktek bidan seperti aborsi juga diatur oleh KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, bidan dapat dihukum dengan pasal 349 dan pasal 348 KUHP. Pasal 349 KUHP berbunyi : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Sedangkan pasal 348 KUHP ayat 1 dan 2 berbunyi : Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Dikarenakan dalam kasus malpraktek bidan dalam kasus aborsi sudah ada yang mengatur yaitu undang-undang kesehatan maka yang berlaku adalah ketentuan pidana dalam UU Kesehatan bagi bidan. Ini berarti bidan tersebut dapat dihukum karena melanggar Pasal 75 UU Kesehatan dengan ancaman hukuman sebagaimana terdapat dalam Pasal 194 UU Kesehatan.

Kasus malpraktek bidan seperti aborsi marak terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus malpraktek bidan seperti aborsi. Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan dapat dikecualikan berdasarkan :
  • Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  • Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Aborsi tersebut hanya dapat dilakukan : (lihat Pasal 76 UU Kesehatan)
  • Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
  • Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  • Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  • Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  • Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Kasus malpraktek bidan ini merupakan cerminan atau contoh yang tidak patut untuk ditiru bidan lainnya. Kasus malpraktek bidan sebaiknya dihindari demi menjaga nama baik diri sendiri serta anggota profesi lainnya.




Oleh : Bidan Rina  Widyawati

Sumber :

  • Buku Etika Profesi dan Hukum Kesehatan



space iklan


Terima kasih untuk Like/comment FB :