Gaji Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap)

Gaji bidan PTT pada setiap daerah tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi oleh standar UMR (Upah Minimum Regional) atau UMK (Upah Minimun Kota atau Kabupaten) di tempat bidan PTT tersebut berada. Biasanya semakin terpencil daerah yang ditempati bidan PTT semakin besar pula gaji bidan PTT yang diterima. Ketika pertama kali diluncurkan program PTT bidan pada tahun 1994, para bidan PTT menerina gaji bidan PTT lebih tinggi daripada pegawai negeri sipil. Oleh karena situasi ekonomi, pemerintah telah beberapa kali menaikkan gaji bidan pegawai negeri sipil hingga minimun 1 juta rupiah per bulan untuk karyawan tingkat terendah. Di sisi lain, gaji bidan PTT hanya meningkat dua kali sehingga sekarang, gaji bidan PTT tidak lebih tinggi dari bidan pegawai negeri sipil.


gaji bidan ptt
Alat kebidanan Partus Set


Gaji Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) daerah

Para bidan PTT mendapatkan gaji bidan PTT dan insentif sebesar Rp 1.500.000 untuk daerah biasa, Rp 1.700.000 untuk daerah terpencil, dan Rp 2.000.000 untuk daerah yang sangat terpencil. Gaji bidan PTT tersebut dianggap sangat kecil jika dibandingkan dengan bekerja di kota di mana mereka dapat mengumpulkan uang lebih banyak dari praktik swasta dari pada di tempat mereka bekerja. Proses pembayaran gaji bidan PTT juga cukup birokratif yang melibatkan dinas kesehatan kabupaten atau kota (dinkes), Kementerian Kesehatan pusat, dan Kementerian Keuangan sehingga sering menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji bidan PTT.

Program bidan PTT ini dikelola oleh Biro Kepegawaian di Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Kebutuhan Bidan PTT ditentukan dan diusulkan oleh kabupaten melalui tingkat provinsi. Biro kpegawaian menangani hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen, seleksi, dan distribusi PTT sampai ke tingkat provinsi, kemudian provinsi mendistribusikan ke tingkat kabupaten yang akan ditugaskan ke lpkasi yang membutuhkan. Peran Pusrengun sangat terbatas dalam program ini, sebagian besar terlibat dalam penyediaan data SDM kesehatan dan perencanaan untuk kebutuhan Nasional.

Pada tahun 2006, Pusrengun berupaya melakukan upaya inovatif untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil / tertinggal / perbatasan / konflik dan daerah bencana, serta daerah yang tidak diinginkan lainnya. Sebagian besar anggaran yang tersedia digunakan untuk pembayaran insentif. Dalam mendukung kebijakan baru terhadap tenaga kesehatan PTT, Pusrengn juga melakukan studi pendahuluan pada berbagai model untuk pembayaran insentif. Sekitar 65% dari anggaran tersebut kemudian dihabiskan untuk membayar insentif untuk sekitar 7.500 bidan PTT dibayar dengan menggunakan anggaran Biro Dalam Negeri karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

Seiring dengan diterapkannya skema insentif, Biro Kepegawaian dari Kementerian Kesehatan membuka lebih banyak formasi untuk bekerja di daerah terpencil dan sangat terpencil, dan menutup pilihan untuk daerah biasa. Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan tiga kali setahun sejak tahun 2005. Namun kini rekrutmen bidan PTT pusat dilakukan setiap tahun.

Gaji Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Pusat

Pengangkatan bidan PTT terdiri dari pengangkatan bidan PTT kota atau kabupaten, bidan PTT provinsi dan bidan PTT pusat. Bidan PTT kota atau kabupaten mendapatkan gaji bidan PTT yang berasal dari APBD kota atau kabupaten itu sendiri. Bidan PTT provinsi mendapatkan gaji bidan ptt yang berasal dari APBD provinsi itu sendiri. Sedangkan bidan PTT pusat mendapatkan gaji bidan PTT yang berasal dari APBN. Gaji bidan PTT yang bertugas di wilayah terpencil Rp 2,7 juta per bulan, ditambah insentif dari pemerintah daerah. Gaji untuk bidan PTT di wilayah non- terpencil Rp 1,7 juta per bulan untuk tahun 2013.




Oleh : Bidan Rina Widyawati

Sumber :
  • health.kompas.com



space iklan


Terima kasih untuk Like/comment FB :